Home / Berita / KPAI Desak Moratorium TKW

KPAI Desak Moratorium TKW

JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) yang memiliki balita ke luar negeri. Desakan ini disampaikan KPAI dalam acara Media Gathering Hasil Telaah KPAI tentang dampak sosial terhadap anak atas kebijakan pengiriman TKW ke luar negeri, di kantor KPAI Jakarta, Senin (11/4).

Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh menyebutkan, saat ini jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai tujuh juta jiwa. Sebanyak 80 persennya (5,6 juta) adalah perempuan usia produktif berkisar antara 18-40 tahun. Jika diasumsikan setiap TKI memiliki dua anak maka ada 11,2 juta anak kehilangan hak pengasuhan dan kasih sayang dari ibunya. “Ini karena bekerja di luar negeri,” katanya menjelaskan dalam keterangan tertulis.

KPAI meminta adanya moratorium pengiriman TKW ke luar negeri sampai ada pemastian jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang ditinggalkan. Perbaikan regulasi pengiriman TKW membutuhkan persyaratan khusus bagi tenaga kerja wanita yang diizinkan ke luar negeri.

Selain itu, dibutuhkan jaminan yang dibebankan, baik kepada pengusaha maupun pemerintah terkait kebutuhan dan perlindungan anak selama ditinggalkan ibunya ke luar negeri. Jika pengiriman TKW merupakan bagian dari ikhtiar, hal itu harus memenuhi syarat formil dan substansial sesuai perlindungan anak, misalnya, ditentukan berapa minimal usia anak yang tidak lagi tergantung pada ibu, baik secara fisik maupun psikis.

Sebelum kebijakan pengiriman TKW dibuka kembali, Asrorun menjelaskan, harus ada jaminan pengasuhan dan perlindungan anak selama ibu bekerja di luar negeri. Jaminan itu berupa biaya nafkah dan pengasuhan pengganti serta usia anak telah tuntas pendidikan dasar. Lebih dari itu, bagi ibu yang masih punya balita, tidak boleh ada izin menjadi TKW secara mutlak.

Sementara itu, Komisioner KPAI Bidang Sosial Maria Ulfah Anshor mengungkapkan tidak ada klausul yang secara eksplisit menyebutkan pentingnya perlindungan anak di UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

“Perlu adanya revisi dalam UU tersebut, dan harapannya pada pembahasan di UU, kan leading sector-nya di Kemenakertrans dan Komisi 9 DPR,” katanya lebih lanjut.

Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana anak mendapat jaminan pemenuhan pengasuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ibu bekerja di luar negeri, anak harus mendapat asuransi pendidikan dan kesehatan yang tujuannya adalah jaminan agar anak tidak telantar.

Selain itu, ditambahkannya, ayah yang ditinggal istrinya bekerja di luar negeri ternyata juga tidak mengasuh anak. Banyak anak-anak yang tidak mendapat hak asuh karena ayahnya juga ikut-ikutan pergi dengan alasan mencari uang.

“Di tingkat implementasi belum bisa diharapkan karena belum ada yang mengatur perlindungan anak yang ditinggal ibunya ke luar negeri, terutama pada TKW yang memiliki anak dan balita, meski pemerintah dan agensi diuntungkan dengan devisa, namun belum ada jaminan perlindungan anak,” ujarnya.   Oleh Erdy Nasrul

About cbt admin

Check Also

Kehidupan TKI Korea

Kehidupan TKI Korea, Gaji Tinggi Punya Mobil hingga Hobi Dugem

SEMARANG – Bagaimana kehidupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan? Konselor Minister pada Kedubes RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *